Solidaritas Tak Harus Turun ke Jalan, Pemerintah Terus Bekerja untuk Rakyat

Simbol tiga jari dan seruan "rakyat bantu rakyat" yang mengemuka menjelang aksi 28 Oktober 2026 menunjukkan adanya semangat solidaritas sekaligus kegelisahan sebagian masyarakat terhadap kondisi bangsa. Aspirasi, kritik, dan kepedulian terhadap masa depan Indonesia merupakan bagian penting dari demokrasi.

Namun, kepedulian kepada rakyat tidak harus selalu diwujudkan melalui mobilisasi massa. Gotong royong juga dapat hadir melalui pengawasan kebijakan, kegiatan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta partisipasi dalam program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Di tengah ajakan menggalang dana untuk transportasi, mobilisasi, dan pelaksanaan aksi, publik juga perlu melihat berbagai upaya yang sedang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, termasuk dukungan bagi 21,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan 1,2 juta mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Besarnya anggaran tentu harus diikuti pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik, keluarga, dan tenaga pendidik. Namun, kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa akses pendidikan menjadi salah satu agenda pembangunan yang terus dikerjakan pemerintah.

Di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu bentuk upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa hingga 22 Oktober 2026, sebanyak 109,3 juta orang telah mengikuti program tersebut. Layanan ini telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

Capaian itu belum berarti seluruh persoalan kesehatan selesai, tetapi memperlihatkan upaya memperluas pelayanan hingga ke berbagai wilayah. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui edukasi, pengobatan, dan rujukan yang memadai.

Pemerintah juga terus menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, realisasi program ini mencapai Rp153,2 triliun dengan jangkauan 57 juta penerima manfaat.

Pada saat yang sama, pemerintah menyatakan pembenahan tata kelola, peningkatan keamanan pangan, dan penertiban penyimpangan menjadi prioritas. Artinya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah penerima, melainkan juga dari kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan transparansi pelaksanaannya.

Upaya membantu rakyat juga dapat dilakukan dengan mengawal program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Hingga 30 September 2026, pemerintah mencatat realisasi bantuan sosial sebesar Rp115,8 triliun, termasuk dukungan melalui PKH, PIP, KIP Kuliah, dan bantuan iuran jaminan kesehatan. Subsidi serta kompensasi juga mencapai Rp376,8 triliun, antara lain untuk BBM, LPG 3 kilogram, dan pupuk.

Angka-angka tersebut bukan alasan untuk menutup mata terhadap persoalan daya beli, lapangan kerja, atau ketimpangan. Sebaliknya, data itu menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai apakah bantuan sudah tepat sasaran dan apakah kebijakan yang berjalan perlu diperbaiki.

Karena itu, simbol perlawanan dan seruan solidaritas sebaiknya tidak berhenti menjadi penanda kemarahan. Semangat tersebut dapat diterjemahkan menjadi pengawasan anggaran, pelaporan penyimpangan, pendampingan warga yang membutuhkan, penguatan koperasi dan UMKM, serta keterlibatan dalam penyelesaian masalah di daerah.

Jika penggalangan dana dilakukan untuk mendukung suatu gerakan, transparansi mengenai jumlah dana, penggunaan, dan pertanggungjawabannya juga penting agar kepercayaan para penyumbang tetap terjaga. Kritik terhadap pemerintah tetap sah, tetapi akan lebih kuat apabila disertai data, usulan kebijakan, dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Momentum Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober semestinya menjadi kesempatan memperkuat persatuan dan mengarahkan energi generasi muda untuk menghasilkan perubahan nyata. Pemerintah perlu terus membuktikan komitmennya melalui pelaksanaan program yang efektif, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan terhadap kritik.

Masyarakat pun memiliki ruang luas untuk mengawal proses tersebut melalui dialog, advokasi, kegiatan sosial, dan pengawasan publik. Pada akhirnya, membela rakyat bukan semata-mata soal berada di jalan atau tidak, melainkan bagaimana setiap langkah benar-benar membantu menyelesaikan persoalan dan mendorong kehidupan yang lebih baik.